6 Fakta yang Sudah Kita Tahu Soal Kematian Bayi Debora. Biar Bisa Jadi Pelajaran

Diposting pada

Terlepas dari segala klarifikasi kedua belah pihak, sudah seharusnya fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pertolongan pada setiap pasien gawat darurat, meski terbentur biaya

Pelayanan kesehatan wajib menjalankan fungsi sosialnya via www.netralnews.com

Dilansir dari laman Kompas, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, mengatakan kalau RS manapun harus segera melakukan penanganan pertama sesuai gejala pasien yang bersangkutan untuk menstabilkan kondisi. Bila berhasil, pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap, tapi jika gagal pasien harus dirujuk ke ICU, PICU, atau MICU. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta menambahkan bahwa setiap warga Indonesia, baik dalam kondisi mampu maupun tidak, punya hak pelayanan kesehatan yang dijamin dalam UUD 1945. Indonesia juga punya UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan kalau RS wajib menangani pasien gawat darurat sesuai kemampuannya. Di sana tak ada pembeda antara pasien berduit atau tidak.

Menurut Priharto, masih banyak RS yang belum tahu kalau setiap kegiatan gawat darurat, meski RS belum bekerjasama dengan pemerintah, BPJS tetap akan menanggung

RS Mitra Keluarga via kumparan.com

Inilah aturan yang belum banyak diketahui RS. Priharto menyatakan kalau meski RS belum bekerjasama dengan BPJS, seluruh biaya perawatan pasien BPJS tetap akan ditanggung. Biaya ini mencakup penanganan selama berada di unit gawat darurat. Menurutnya, persoalan ini memang belum tersosialisasi dengan baik sehingga RS yang belum kerjasama dengan BPJS akan melempar pasien BPJS ke rumah sakit lain yang sudah kerjasama dengan pemerintah.

Selain itu masih banyak juga RS swasta yang enggan kerjasama dengan BPJS karena sistem penghitungan biayanya dianggap tak mampu menutupi beban RS

BPJS Kesehatan via blog.yaskum.info

RS swasta memang dikenal dengan biaya perawatannya yang lebih mahal dari RS pemerintah. Menurut Marius Wijayarta, seperti dilansir BBC, keengganan RS bekerjasama dengan BPJS adalah karena sistem penghitungan biayanya dianggap tak dapat menutupi beban RS khususnya RS swasta. Tapi juru bicara Kementerian Kesehatan Busroni justru menyangkal hal itu. Ia mengatakan tarif BPJS di setiap rumah sakit sudah sama.

Saat ini, Polda Metro Jaya terus mendalami kasus ini, meski belum ada laporan dari pihak keluarga Debora. Karena mengabaikan keselamatan orang yang sedang kritis adalah tindakan melanggar hukum yang tak bisa dibenarkan sedikitpun. Pihak Dinkes juga berencana memanggil pihak RS dan keluarga Debora untuk mengorek keterangan lebih dalam. Sebenarnya kalau pihak RS paham soal hukum yang mengatur hak-hak pasien dan sistem BPJS di Indonesia, kejadian di atas lebih bisa dicegah ya. Menurutmu gimana?

Sumber: Hipwee

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *